Description
Tata kelola (governance) merupakan salah satu persoalan paling mendasar dalam kehidupan institusional modern. Ia hadir dalam beragam bentuk organisasi publik, korporasi, lembaga pendidikan, hingga institusi filantropi dan menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, keputusan diambil, serta tanggung jawab dipertanggungjawabkan. Namun, di balik meningkatnya kompleksitas organisasi, perhatian terhadap prinsip-prinsip tata kelola justru kerap melemah, baik dalam praktik maupun dalam refleksi keilmuan.
Dalam banyak konteks kontemporer, tata kelola sering direduksi menjadi seperangkat prosedur administratif dan kepatuhan formal. Akibatnya, prinsip-prinsip dasar yang seharusnya menopang keberlanjutan institusi seperti keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab tidak lagi menjadi orientasi utama. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sektor bisnis, tetapi juga merambah ke dunia pendidikan dan lembaga-lembaga filantropi yang secara normatif diharapkan menjadi penjaga nilai-nilai publik.
Di bidang pendidikan, misalnya, kerap terdengar ironi yang berulang: kesejahteraan dosen dan guru yang masih sangat terbatas di satu sisi, sementara tuntutan pekerjaan, terutama pada aspek administratif dan pelaporan terus meningkat di sisi lain. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan serius antara praktik kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Alih-alih menjadikan tata kelola sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia, tidak jarang institusi justru bersembunyi di balik retorika pengabdian, keikhlasan, dan bahkan dogma-dogma keagamaan, untuk menutupi kegagalan struktural dalam mengelola amanah secara adil.
Buku Filsafat Tata Kelola lahir dari kegelisahan intelektual terhadap situasi tersebut. Ia berangkat dari keyakinan bahwa krisis tata kelola bukan semata persoalan teknis atau manajerial, melainkan berakar pada persoalan yang lebih mendasar: cara kita memahami institusi, pengetahuan, dan nilai. Ketika tata kelola dilepaskan dari fondasi filosofisnya, institusi mudah terjebak pada formalisme, sementara ketidakadilan dan ketimpangan dianggap sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan.
Buku ini memandang bahwa tata kelola tidak dapat dipisahkan dari filsafat ilmu. Setiap sistem tata kelola selalu berangkat dari asumsi ontologis tentang hakikat institusi, asumsi epistemologis tentang pengetahuan apa yang dianggap sah dalam pengambilan keputusan, serta asumsi aksiologis tentang nilai apa yang layak diperjuangkan. Mengabaikan dimensi-dimensi tersebut berarti membiarkan tata kelola berjalan tanpa arah normatif yang jelas.





Reviews
There are no reviews yet.